Pembatasan Populasi Motor

Saya terhenyak dengan Ide Jokowi untuk membatasi populasi motor dengan melihat angka pelat motor???
Saya memilih Jokowi dalam pemilu, tetapi saya tidak setuju dengan Ide Beliau...kalau menurut saya sudah kebablasan idenya...sama halnya dengan menaikan UMP Jakarta tanpa berfikir masak-masak...

Kemacetan Jakarta memang sudah seperti benang kusut yg harus dicari benar-benar akar masalahnya  karena dampak penerapan kebijakan perbaikan yang salah akan memakan korban rakyat untuk merasakan penderitaannya sebelum yg baik itu terwujud, karena memecahkan masalah dijakarta jangan main-main seperti memecahkan masalah di SOLO yg notabene kota lebih kecil dari Jakarta, kompleksitas tidak lebih rumit dan perpindahan warga antar kota lebih sedikit dibanding Jakarta.


Saya pikir orang dinegara ini cukup banyak ahli yg bisa dikumpulkan untuk memecahkan masalah, tetapi masalahnya adakah pemimpin yg memiliki pola pikir yg hebat dalam mencari solusi strategis dan tepat sasaran dengan menyusun langkah-langkah taktis tahap demi tahap yang terasa nyata perbaikannya.
Kalau saya jadi pengambil keputusan pemecahan masalah Jakarta yg harus lakukan adalah menerapkan pemecahan dengan metoda-metoda yg sudah terbukti berhasil seperti Kaizen/Gugus kendali mutu dan Six Sigma(kebetulan saya certified Six Sigma jadi tahu mahluk apa metoda Six Sigma itu).
Jadi sebuah keputusan langkah di ruang publik/negara ini harus melalui langkah-langkah bernalar sesuai kondisi real negara, belum tentu yg terjadi di Cina bisa langsung begitu diterapkan di Jakarta, Apakah kebijakan 1 anak di RRC bisa diterapkan di indonesia untuk mengurangi populasi rakyat..
Jadi harus di coba untuk dilakukan:

1. Identifikasi masalah

Karena masalah dijakarta sudah kompleks dengan tata kota yg sudah semrawut maka pemerintah harus lebih fokus memilih masalah yg ingin dipecahkan itu apa??
Misalnya “Bagaimana mengurangi Kemacetan yg diakibatkan oleh banyaknya motor di Jakarta”
Setelah didapat topiknya “Populasi motor harus dikurangi”
Baru dicari data-data pendukung misalnya populasi motor terbanyak yg hadir di Jakarta itu darimana asalnya:
Misalnya jumlah Populasi motor berdasarkan wilayah: Jaksel, Jaktim,Jakbar, Jakut, Depok-Bogor, Bekasi, Tangerang.
Selanjutnya dibuat diagram berdasarkan populasi motornya..
Dan ambil beberapa wilayah yg ingin dipecahkan dimana total jumlah wilayahnya adalah 20% dari total seluruh populasi motor yg beredar dijakarta.
Misalnya: Jaksel (15%),  Depok-Bogor(10%) bisa menjadi 2 wilayah sebagai sasaran utama karena 25% sudah melebihi dari prinsip Pareto 20:80 dimana pemecahan 20% dari masalah akan memecahkan 80% dari seluruh total masalah.
Kemudian dibentuk beberapa tim kerja pemerintahan untuk memecahkan masing2x wilayah, tim ke-1 memecahkan Jaksel dan Tim Ke-2 memecahkan populasi Depok-Bogor.

2. Pemetaan Masalah/Mapping
Masalah populasi motor di satu wilayah dicoba di petakan apa yang menjadi penyebab Populasi motor yang hadir dijakarta dan datang dari Depok-Bogor banyak??
Apakah karena:
A. Spesifikasi motor: misalnya Motornya berjalan lambat karena CC Mesin rendah, Banyak motor Tua, Motor memiliki bagasi besar, dll.
B. Manusianya: tidak taat aturan, tidak mengerti rambu, mental berkendara labil, usia terlalu muda.
C. Metoda/cara: Pengaturan pajak kepemilikan motor untuk yg melebihi dalam satu keluarga, sosialisasi jalan aleternativ, dll.
D. Peralatan/perangkat/infrastruktur/sarana/jalan: Jalan banyak hambatan, jumlah ruas jalan yg tersedia terbatas, jumlah jalan alternative kurang, tidak ada alternative moda transportasi lainnya.

3. Menentukan masalah yg ingin dipecahkan:
Selanjutnya pemerintah mencoba untuk menggali seluruh factor-faktor penyebab dengan detail dan angka-angka riset & observasi dan indentifikasi seluruh data-data pendukung sehingga dapat menampilkan seluruh factor penyebab dari bobot factor terberat hingga teringan, setelah itu menggunakan prinsip pareto untuk memilih 20% dari total masalah tersebut untuk dipecahkan.

Dari sini baru dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah atau pencegahan masalah secara tepat sasaran dengan hasil yg lebih dashyat daripada hanya menjalankan ide yang belum teruji dan baru muncul dalam pikiran atau copas langsung dari negara lain.

Semisal pemecahannya(hanya missal):
Dari sisi manusia:

1. Disiplin berlalu lintas, mental dijalan & batasan umur pengendara.

Dari sisi metoda/cara:

1. Sekolah tidak diperbolehkan menyediakan parkir motor bagi pelajar SMA bila tempat tersebut dilalui Bis Sekolah, Pembatasan jumlah motor untuk keluarga untuk tujuan pribadi dengan menaikan pajak, mensosialisasikan jalur-jalur alternative yg bisa digunakan. Mengatur waktu jalan & berhenti Lampu merah yg harus di sinergikan dengan lampu merah berikutnya agar sinergis dan terjadi arus yg balance/rata, pengurangan banyak jalan yg bersinggungan yg memperlambat laju kendaraan, dll.

Dari sisi Spesifikasi motor:

1. Batasan usia motor dijalan, kelengkapan aksesoris motor, dll.

Dari sisi perangkat/sarana/media/infrastruktur/jalan :

1. Memperbesar badan jalan, menyediakan ketersediaan moda transportasi alternative yg bisa menggantikan penggunaan motor, menyediakan ruang parkir motor yang luas dengan keamanan terjamin di setiap stasiun kereta api yg memungkinkan pengendara motor di wilayah depok/bogor memarkir kendaraan disana dan naik kereta api, menyediakan feeder penghubung antara kereta api dengan wilayah kerja/kantor mereka di Jakarta(semisal mensinegrikan dengan bus way), dll.

Jika Pemerintah sudah mencoba langkah taktis secara bertahap dan perbaikan yg terus menerus dengan menyelesaikan masalah-masalah yg besar berikutnya dan memperbesar skup penyelesaian lebih luas dengan banyak team satgas penyelesaian yg di komandoi oleh Project Manager/perencana keseluruhan…pastilah akan terlihat dampak yg signifikan….

Penyelesaian masalah-masalah diatas juga harus melibatkan pemecahan dengan penerapan teknologi statistic agar bisa melihat koorelasi antar masalah dan dapat mengetahui factor-faktor yg memiliki parameter terukur yg dapat diperbaiki…
Jika factor-faktor diatas yg merupakan input perubahan dalam pencapaian pengurangan kemacetan telah diterapkan dan distandarkan tinggal tugas dari aparatur Negara untuk menjaga factor-faktor tersebut berada dalam batas ambang/parameter terukur agar fungsi kerja terkontrol dan tujuan tercapai..
Sehingga sebaiknya pemerintah tidak asal melakukan kebijakan bila belum di sosialisasikan dan dilakukan observasi lebih dalam dengan pemecahaannya yang terstruktur…..
“Jangan menyelesaikan masalah lama dengan masalah yang baru yang berubah bentuk"